KUDUS – Mediaintelijen.id – Kebebasan berpendapat kembali menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat. Seorang siswa SMK di Kudus, Jawa Tengah, bernama Muhammad Rafif Arsya Maulidi, mendadak menjadi perbincangan publik usai mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, alih-alih mendapatkan respons diskusi yang sehat dan beradab, ia justru menerima intimidasi dan ancaman yang membuatnya merasa sangat tertekan.
Dalam surat yang viral tersebut, Arsya menyampaikan pandangannya yang kritis terkait program unggulan pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berpendapat bahwa alangkah lebih baik jika anggaran yang disiapkan untuk program tersebut dialihkan demi meningkatkan kesejahteraan para guru yang selama ini dianggap belum memadai.
Niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan saran konstruktif justru berbuah pahit bagi pelajar muda ini. Setelah suratnya tersebar luas di media sosial, Arsya mengaku mendapatkan serangan bertubi-tubi dari berbagai pihak.
Melalui akun Instagram pribadinya, ia menerima berbagai pesan masuk (Direct Message) yang berisi ancaman, hinaan, dan ujaran kebencian dari akun-akun yang tidak dikenal.
Yang lebih mengejutkan dan memprihatinkan, dugaan kuat menyebutkan bahwa intimidasi tersebut diduga datang dari pihak yang memiliki kepentingan, bahkan diduga berasal dari seseorang yang terkait erat dengan penyedia program Makan Bergizi Gratis di sekolahnya sendiri. Hal ini tentu membuat Arsya merasa sangat tidak aman dan tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas sekolahnya sehari-hari.
Menanggapi kasus yang menimpa siswa tersebut, Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Dinas terkait langsung bergerak cepat memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
Dikutip dari Suara Merdeka Muria, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Putut Winarno, membenarkan hal tersebut dan menegaskan sikap tegas pemerintah daerah.
“Kami akan memberikan perlindungan kepada Arsya. Tindakan menyampaikan pendapat secara kritis adalah hal yang sah dan dilindungi hukum,” ujar Putut.
Ia menekankan bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, termasuk pelajar, asalkan disampaikan dengan cara yang baik, sopan, dan santun sebagaimana yang telah dilakukan oleh Arsya.
Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa tersebut, pihaknya akan melakukan pendampingan khusus melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Langkah ini diambil agar Arsya dan keluarganya merasa aman serta tidak perlu merasa takut atas ancaman yang diterimanya.
Kasus ini kembali memantik diskusi panjang lebar tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan pendapat. Arsya dalam suratnya tidak bermaksud menentang pemerintah secara buta, melainkan memberikan usulan yang menurutnya lebih mendesak, yaitu kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan.
Sayangnya, respons yang datang justru berupa intimidasi yang mencoba membungkam suara kritis. Hal ini tentu sangat disayangkan dan mencoreng wajah demokrasi.
Dengan adanya intervensi dan jaminan perlindungan penuh dari Dinas Sosial Kudus, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Bahwasanya demokrasi harusnya menjadi ruang yang sehat untuk bertukar pikiran, bukan tempat untuk saling mengancam dan membungkam kebenaran.
Penulis : Marfana
Editor : Arjun
