Tapteng, Mediaintelijen.id – Jumat (27/3/2026) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya langkah segera dari pemerintah daerah (Pemda) dalam melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara (Sumut). Pendataan yang membedakan kategori kerusakan menjadi ringan, sedang, dan berat dinilai krusial sebagai dasar utama untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga hak-hak korban bencana dapat segera terpenuhi secara optimal.
Dalam kegiatan peninjauan langsung terhadap pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Sitonong Bangun, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapteng, pada hari ini, Tito mengungkapkan bahwa klasifikasi kerusakan rumah merupakan prasyarat tidak terpisahkan dalam proses penyaluran bantuan negara. “Kalau seandainya enggak ada klasifikasi ringan, sedang, berat tadi, dana bantuan enggak bisa disalurkan,” tegasnya dengan nada tegas. Menurutnya, tanpa data yang jelas dan terstruktur, proses pendistribusian bantuan berisiko mengalami hambatan, kesalahan sasaran, atau bahkan penundaan yang tidak perlu yang akan berdampak langsung pada kondisi masyarakat terdampak.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan rincian bantuan yang telah disiapkan pemerintah sesuai dengan kategori kerusakan rumah yang dialami oleh masyarakat. Bagi mereka yang memiliki rumah dengan kerusakan kategori ringan, berhak menerima bantuan sebesar Rp15 juta yang dapat digunakan untuk melakukan perbaikan fisik rumah. Sedangkan untuk kategori rusak sedang, nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp30 juta untuk mendukung proses rekonstruksi yang lebih ekstensif. Selain bantuan untuk rumah, pemerintah juga telah menyusun paket bantuan sosial komprehensif dari Kementerian Sosial yang mencakup beberapa komponen penting untuk pemulihan kehidupan masyarakat.
Komponen bantuan sosial tersebut meliputi Jaminan Hidup (Jadup) sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan penuh, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan keperluan harian keluarga terdampak. Selain itu, terdapat juga bantuan perabot rumah tangga senilai Rp3 juta yang akan diberikan untuk membantu masyarakat membangun kembali kelengkapan rumah tangga yang hilang atau rusak akibat bencana, serta bantuan ekonomi produktif sebesar Rp5 juta yang diharapkan dapat membantu mereka memulai kembali aktivitas ekonomi dan usaha yang pernah mereka jalankan sebelum terjadi bencana.
Untuk memastikan bahwa pendataan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, Tito langsung memberikan instruksi khusus kepada Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, agar segera membentuk tim khusus pendataan yang akan bekerja secara terpadu dan terkoordinasi. Tim tersebut diharapkan dapat melibatkan berbagai unsur terkait, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapteng, Dinas Sosial Kabupaten Tapteng, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tapteng, dengan dukungan pendampingan teknis dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan proses dan hasil pendataan memenuhi standar keakuratan dan kelengkapan data yang dibutuhkan.
“Tim tersebut harus turun langsung ke lapangan dengan dukungan anggaran yang memadai, dan kita menetapkan target penyelesaian seluruh proses pendataan dalam waktu satu minggu ke depan,” jelas Tito. Ia menambahkan bahwa ketersediaan anggaran untuk mendukung aktivitas tim pendataan telah dijamin dan dapat segera diakses oleh Pemda Kabupaten Tapteng sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.
Tak hanya itu, Mendagri juga menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap setiap pihak yang berpotensi menghambat atau memperlambat proses percepatan penanganan bencana dan pemulihan masyarakat terdampak. Ia mengingatkan bahwa situasi pascabencana membutuhkan kerja sama dan komitmen penuh dari semua elemen, termasuk pejabat pemerintah di berbagai tingkatan. “Saya meminta kepala daerah agar tidak ragu mengevaluasi kinerja pejabat yang ada di bawahnya, bahkan jika perlu melaporkan kepada pihak berwenang jika ditemukan ada yang tidak mendukung atau bahkan menghambat proses ini,” ujarnya.
“Ini adalah situasi bencana, jangan sampai masyarakat menjadi korban kedua kalinya akibat kelambanan atau ketidakseriusan dalam penanganannya,” tegas Tito dengan menekankan pentingnya rasa tanggung jawab yang tinggi dari setiap pejabat yang terlibat dalam proses pemulihan pascabencana.
Sementara itu, pihak pemerintah pusat melalui beberapa kementerian dan lembaga terkait telah menyatakan kesiapan penuh untuk segera merealisasikan pembangunan fisik serta penyaluran seluruh paket bantuan yang telah disiapkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi mendalam untuk memastikan bahwa semua persiapan teknis dan administrasi telah siap, termasuk kesiapan anggaran dan bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan Huntap serta rumah-rumah individu yang akan direkonstruksi.
Namun demikian, pelaksanaan pembangunan fisik, termasuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) yang telah direncanakan, saat ini masih dalam tahap menunggu kelengkapan data valid hasil pendataan yang akan dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tapteng, serta penyediaan lahan yang sah dan memenuhi persyaratan teknis untuk lokasi pembangunan. Pihak Pemda Kabupaten Tapteng sendiri telah memberikan jaminan bahwa proses persiapan lahan sedang dilakukan secara maksimal dan akan segera diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Satgas PRR Pascabencana Sumatera
