Bekasi – Mediaintelijen.id – Sebuah pemandangan kontras terjadi di depan Kompleks Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi pada hari ini. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi menggelar aksi unjuk rasa bertajuk #BenahiBekasi. Aksi yang awalnya berjalan damai berujung ricuh ketika massa mencoba merangsek masuk ke dalam kompleks Pemda. Bekasi, Kamis 2 April 2026
Kericuhan pun pecah, mengakibatkan adu jotos antara mahasiswa dengan petugas keamanan yang meliputi Satpol PP dan petugas pengamanan dalam (Pamdal). Para mahasiswa yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD, hingga penyelidikan terhadap indikasi korupsi sejumlah pejabat, harus berhadapan dengan barisan petugas yang mencoba menghalau mereka. Beberapa mahasiswa sempat tersungkur dan mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut.
Namun, di tengah suasana yang memanas dan penuh ketegangan di luar gerbang, pemandangan sangat berbeda terlihat di dalam salah satu ruangan gedung Pemda. Plt Bupati Bekasi tampak asyik menikmati makan siang bersama, tanpa ada tanda kekhawatiran atau keresahan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat dia lahap menyantap hidangan nasi kotak sambil berbincang santai dan tertawa seolah tidak terjadi apa-apa di luar gedung.
Menyikapi peristiwa tersebut, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Ade Gentong, menyampaikan kesalahannya terhadap terjadinya bentrokan dan tindakan represif terhadap mahasiswa. Menurutnya, menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional yang harus dilindungi, sehingga aparat keamanan seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis bukan kekerasan.
“Kami menilai di saat rakyatnya (mahasiswa) sedang berdarah-darah di luar gerbang, Plt Bupati Bekasi sedang asyik makan siang bersama di ruangannya. Ini adalah bentuk ketidaksensitifan publik yang nyata dan potret buruk etika birokrasi yang memutus rantai empati antara pemimpin dan rakyat,” ujarnya.
“Persoalan yang dibawa mahasiswa—mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, hingga dugaan korupsi—adalah persoalan klasik yang butuh jawaban konkret. Kami mendesak Pemda Bekasi untuk segera membuka ruang audiensi yang transparan,” tambahnya.
“Pemimpin seharusnya kenyang paling terakhir setelah rakyatnya sejahtera, bukan asyik makan siang saat aspirasi rakyat dibalas dengan pukulan di depan rumahnya sendiri,” pungkas Ade Gentong.
Penulis : Marfana
Editor : Hendra
