JAKARTA, 16 MEI 2026 – Mediaintelijen.id – Kasus dugaan keterlibatan Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Kartanegara dalam jaringan peredaran narkotika kini berubah menjadi sorotan nasional dan menjadi titik balik penting dalam pemberantasan barang haram di Indonesia. Isu ini tidak lagi sekadar dipandang sebagai kasus pidana biasa, melainkan momentum strategis untuk membongkar jaringan gelap sekaligus membersihkan institusi kepolisian dari keberadaan oknum yang mencederai kepercayaan publik dan menyalahgunakan amanah jabatan.
Sorotan semakin menguat seiring kepastian yang disampaikan oleh Kepala Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, yang menegaskan bahwa penanganan kasus ini akan diawasi dan dipantau secara langsung serta intensif dari tingkat pusat. Langkah ini menjadi sinyal tegas bahwa Mabes Polri memberikan perhatian penuh dan tidak main-main dalam mengawal pengembangan kasus yang sedang berjalan di wilayah Kalimantan Timur tersebut.
“Penanganan kasus tersebut akan dilakukan pemantauan secara intensif oleh jajaran Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” ujar Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso kepada wartawan, Sabtu (16/5/2026).
Keterlibatan langsung Bareskrim Polri dinilai sangat krusial. Hal ini menunjukkan bahwa pengusutan tidak akan berhenti hanya pada penangkapan pelaku di lapangan, melainkan akan terus didalami hingga ke akar-akarnya. Aparat penyidik akan menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang jauh lebih luas, mulai dari pola distribusi barang bukti, jejak komunikasi antar pihak yang terlibat, hingga aliran dana yang diduga menjadi bahan transaksi dan suap dalam peredaran narkotika tersebut.
Tidak hanya bertindak sebagai pengawas, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri juga menegaskan akan memberikan dukungan penuh atau back up baik dari segi personel, teknologi, maupun keahlian demi kelancaran pengembangan perkara. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh mata rantai jaringan dapat diungkap secara tuntas, utuh, dan tidak ada lagi celah yang tertutup. Keterlibatan pusat sekaligus menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam memperkuat perang melawan narkoba tanpa pandang bulu, bahkan jika yang terlibat adalah anggota kepolisian itu sendiri.
JEJAK TINDAK TEGAS: BERSIH-BERSIH TANPA KOMANDO
Di bawah kepemimpinan Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, langkah tegas menindak oknum yang terlibat narkoba sebenarnya telah berulang kali dilakukan. Sebelum kasus Kutai Kartanegara ini, Bareskrim Polri telah membongkar serangkaian kasus besar yang menyeret nama-nama perwira polisi, mulai dari tingkat menengah hingga pimpinan kepolisian wilayah.
Salah satu contoh nyata adalah kasus di Polres Bima Kota, di mana mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, serta mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat terlibat langsung dalam peredaran narkotika serta menerima aliran dana rutin dari para bandar narkoba. Dalam kasus tersebut, Bareskrim membentuk tim gabungan khusus untuk mempercepat pengusutan, dan akibat perbuatannya, AKBP Didik Putra Kuncoro telah dijatuhi sanksi pemecatan dari dinas melalui sidang kode etik kepolisian.
Selain itu, Bareskrim juga mengungkap kasus yang menyeret Kasat Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, AKP Deky Jonathan Sasiang. Dalam kasus ini, perwira tersebut diduga berperan sebagai penghubung antara kekuatan aparat dengan bandar narkoba berinisial Ishak, sekaligus memberikan perlindungan terhadap operasi peredaran barang haram tersebut.
Rangkaian pengungkapan kasus ini membuktikan bahwa strategi pemberantasan narkoba telah berubah total. Tidak lagi hanya menyasar jaringan sipil atau pengedar kecil, tetapi fokus utama kini juga diarahkan untuk menindas oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangannya menjadi tameng kejahatan. Langkah ini pun dianggap sebagai ujian berat sekaligus pembuktian nyata dari komitmen institusi penegak hukum. Tindakan yang cepat, terbuka, dan transparan menjadi kebutuhan mutlak guna mengembalikan dan menjaga kepercayaan masyarakat yang sempat tercoreng.
KIAI SAID AQIL: LANGKAH BARESKRIM JADI PEMICU DAN ALARM KEBERSIHAN
Sikap tegas dan berani yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai elemen bangsa, termasuk tokoh agama dan ulama. Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Aqil Siroj atau yang akrab disapa Kiai Said Aqil, memberikan pandangan khusus terkait langkah yang diambil pihak kepolisian tersebut.
Menurut Kiai Said Aqil, tindakan presisi yang dilakukan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bukan sekadar penegakan hukum biasa, melainkan bentuk nyata keseriusan institusi dalam memerangi narkoba yang dampaknya semakin merajalela dan merusak generasi bangsa. Ia menilai, cara kerja yang ditunjukkan saat ini sudah “naik level” dan jauh lebih berani dibandingkan sebelumnya.
“Ini langkah tegas. Dittipidnarkoba Bareskrim Polri sudah naik level dalam melawan narkoba. Ini salah satu bentuk keseriusan Polri dalam memberantas narkoba yang semakin merajalela,” tegas Kiai Said Aqil.
Lebih jauh, ulama karismatik ini menilai langkah Bareskrim tersebut dapat menjadi pemicu (trigger) sekaligus alarm peringatan bagi seluruh jajaran aparat di daerah-daerah. Keterlibatan pusat dalam membongkar kasus yang melibatkan oknum, bahkan yang sudah berpangkat perwira, menjadi sinyal keras bahwa tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi teman dalam urusan hukum, dan siapa pun yang bersalah pasti akan disambar hukum.
“Bisa jadi trigger. Bareskrim membersihkan semua yang terlibat, termasuk oknum aparat yang sudah perwira. Ini jadi alarm bagi semuanya untuk berbenah diri,” ujarnya menegaskan.
Kiai Said Aqil juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berhenti bersikap apatis dan mulai memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat penegak hukum. Menurutnya, apa yang dilakukan Bareskrim Polri saat ini adalah pengabdian demi masa depan bangsa agar bersih dari pengaruh buruk narkotika.
“Kita semua masyarakat harus apresiasi dan dukung. Apa yang saat ini Bareskrim Polri lakukan tidak lain demi masa depan bangsa yang bersih dari narkoba,” tandasnya.
DUKUNGAN PRESIDEN: APARAT JANGAN JUSTRU MENJADI PENYELENGGARA KEKELIRUAN
Di sisi lain, komitmen pembersihan ini sejalan penuh dengan arahan keras yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya saat meresmikan Museum Marinah dan Rumah Singgah di Nganjuk, Jawa Timur, pada hari yang sama, Presiden Prabowo menegaskan prinsip “Tidak Ada Kompromi” terhadap aparat yang terlibat dalam penyelewengan kekuasaan.
Presiden secara tegas meminta kepada seluruh elemen penegak hukum, baik itu Kejaksaan, Kepolisian, maupun TNI, untuk segera memperbaiki dan mengoreksi diri sendiri. Menurutnya, ironi terbesar adalah ketika aparat yang seharusnya menindak kejahatan, justru berbalik arah menjadi pelindung atau penyelenggara kejahatan.
“Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat yang beking penyelewengan. Beking narkoba, beking judi. Beking ilegal ini, beking ilegal itu. Kita harus memperbaiki kondisi bangsa,” tegas Presiden Prabowo dengan nada serius.
Lebih lanjut, Presiden juga berpesan agar seluruh anggota Polri dan TNI senantiasa menjadi teladan yang dicintai rakyat, sebagaimana yang telah dicontohkan dan dirintis oleh para pimpinan tertinggi kedua institusi tersebut.
“Saya mengimbau atas nama rakyat, jadilah tentara rakyat, jadilah polisi rakyat yang dicintai rakyat dan ini sudah dirintis oleh pimpinan TNI dan kepolisian,” ucapnya.
Dengan adanya dukungan kebijakan dari pucuk pimpinan negara, dukungan moral dari tokoh bangsa, serta gerakan nyata dari jajaran Bareskrim Polri, upaya pemberantasan narkoba dan pembersihan institusi kini berjalan seiring. Masyarakat pun berharap langkah ini terus berlanjut, konsisten, dan mampu menciptakan rasa aman serta keadilan yang sesungguhnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
#BareskrimPolri #Narkoba #KutaiKartanegara #KiaiSaidAqil #PembersihanInstitusi #PresidenPrabowo #AntiNarkoba #PenegakanHukum #BeritaNasional
Penulis : Victor
Editor : Marfana
