BEKASI – Mediaintelijen.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendapatan Daerah dan jajaran Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) kembali menghadirkan terobosan pelayanan publik yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat. Kabar gembira ini khususnya dirasakan oleh para pemilik kendaraan bermotor, terutama bagi pengguna mobil atau sepeda motor bekas yang hingga saat ini belum sempat atau belum melakukan proses balik nama secara administratif.
Pihak Samsat Kabupaten Bekasi secara resmi dan tegas memastikan bahwa kebijakan baru terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa kewajiban membawa KTP pemilik pertama kini telah resmi diberlakukan dan mulai efektif digunakan dalam pelayanan.
Kepastian hukum mengenai aturan baru ini disampaikan langsung oleh petugas Samsat Kabupaten Bekasi saat dikonfirmasi pada hari Rabu, 8 April 2026.
Dijelaskan secara rinci bahwa implementasi kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Surat Edaran resmi yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Surat edaran ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi seluruh petugas pelayanan untuk memudahkan proses administrasi perpajakan bagi masyarakat luas.
“Masyarakat tidak lagi diwajibkan membawa KTP pemilik pertama kendaraan saat melakukan pembayaran pajak tahunan,” tegas penegasan yang disampaikan.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk responsif pemerintah terhadap keluhan dan kesulitan yang sering dialami oleh wajib pajak selama ini, terutama terkait kerumitan dokumen yang sering menjadi penghambat utama.
Dengan diberlakukannya aturan baru ini, maka mekanisme atau tata cara pembayaran pajak tahunan kini menjadi jauh lebih sederhana, efisien, dan memudahkan masyarakat. Wajib pajak cukup menyiapkan dua kelengkapan dokumen utama saja, yaitu:
✅ STNK Asli kendaraan bermotor yang akan dibayarkan pajaknya.
✅ KTP Elektronik (e-KTP) dari pihak yang saat ini menguasai, memegang, dan menggunakan kendaraan tersebut.
Sistem ini sangat membantu meringankan beban administrasi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membeli kendaraan secara second atau bekas. Seringkali terjadi kendala di mana pembeli kendaraan bekas kesulitan untuk menghubungi pemilik lama hanya untuk sekadar meminjam KTP guna membayar pajak tahunan, atau karena berbagai halangan teknis belum sempat melakukan proses balik nama. Kini, hambatan tersebut telah dihapuskan demi kemudahan pelayanan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah memberikan instruksi yang sangat jelas dan tegas kepada seluruh 34 kantor Samsat yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, termasuk instansi-instansi terkait lainnya, untuk memberikan dukungan penuh dan menyukseskan pelaksanaan kebijakan kemudahan ini.
Menurut Gubernur, kemudahan dalam birokrasi dan administrasi merupakan kunci utama agar masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu.
“Kemudahan dalam pembayaran pajak merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hasil dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat nantinya akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya,” tegas Dedi Mulyadi.
Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk menunda atau terlambat membayar pajak hanya karena terkendala masalah administrasi atau kesulitan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Bagi warga Kabupaten Bekasi yang mungkin masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bimbingan, atau mengalami kendala teknis saat proses pembayaran pajak, pihak Samsat telah menyediakan layanan bantuan yang siap melayani dengan ramah dan profesional.
Anda dapat memperoleh bantuan langsung melalui:
📍 Lokasi Pelayanan: Pojok Samsat Kudu Bisa di Kantor Samsat Kabupaten Bekasi.
📞 Kontak Pengaduan & Informasi: WhatsApp di nomor 0811-2230-1818
CATATAN PENTING
Meskipun aturan pembayaran pajak tahunan telah dimudahkan, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh seluruh wajib pajak agar tidak terjadi kesalahpahaman:
Aturan ini berlaku khusus untuk pembayaran PAJAK TAHUNAN.
Untuk layanan perpanjangan STNK 5 Tahunan (Pengesahan Rangka/Mesin) maupun proses Balik Nama kendaraan, syarat kelengkapan dokumennya masih berbeda dan tetap memerlukan kelengkapan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan berbagai kemudahan yang telah dihadirkan oleh pemerintah daerah ini, diharapkan kesadaran masyarakat untuk taat pajak semakin meningkat. Segera lunasi kewajiban pajak kendaraan Anda sekarang juga karena caranya kini semakin mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit.
